Kamis , 22 Agustus 2019
Home / HEADLINE / Home Care “Dottoro’ta”, Danny dan Ide yang Dibungkus Kerja Nyata

Home Care “Dottoro’ta”, Danny dan Ide yang Dibungkus Kerja Nyata

MASIH belum hilang diingatan kita kasus kemanusiaan 2008 silam. Di gubuk reok, Dg Basse dan anaknya, meregang nyawa akibat kelaparan. Satu anak mereka yang lain, Aco (4) yang divonis menderita gizi buruk, juga nyaris tak terselamatkan.

Kasus ini sampai menyentak Istana. “Bagaimana mungkin ada orang yang mati kelaparan di lumbung beras (Sulsel adalah lumbung beras),” begitu Kementerian Dalam Negeri memberi sindiran dalam sebuah tajuk di media nasional kala itu.

Kasus Aco juga terjadi di tengah euforia menuju pilwali 2008. Saat di mana, Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin baru saja membawa Makassar menoreh angka pertumbuhan ekonomi paling fenomenal, yakni 10,8 persen, yang melampaui capaian raksasa Asia, Tiongkok.

Kasus ini benar-benar antiklimaks yang mengiringi jalan Ilham menuju periode keduanya. Dua bulan setelah kasus Aco, di tahun yang sama serentetan kasus busung lapar ikut teridentifikasi di beberapa kecamatan.

Peristiwa kemanusiaan ini bukanlah yang pertama. Jika menarik garis ke belakang, Makassar memang punya tren kurang baik dalam mengorganisasi persoalan kesehatan di masyarakat kecil.

Masih ingat tahun 2003 saat pandemi demam berdarah mewabah dengan angka fantastis? Antara pertengahan Juni hingga Agustus, tercatat lebih dari 70 kasus DBD positif. Wabah ini menyebar hampir di 14 kecamatan.

Wabah memuncak pada September dengan angka mencapai 100 kasus dalam sebulan. Kementerian Kesehatan RI menyebut, Makassar siaga satu.

Dalam kurun empat bulan, kasus kematian akibat DBD meningkat hampir 100 persen dari lima tahun sebelumnya. Inilah pandemi DBD paling buruk sejak ditemukan akhir 1990-an.

Lantas apa yang keliru dari cara kita menangani masalah? Anggaran? Sumber daya manusia? Atau political will?

Anggaran kesehatan Makassar adalah SKPD yang menyerap APBD paling besar ketiga setelah pendidikan dan infrastruktur. Itu telah menjadi patron dari era Wali Kota HM Patompo.

Jadi tidak beralasan kalau anggaran menjadi kendala. Yang paling mungkin terjadi pada sisi anggaran adalah buruknya efisiensi. Masih banyak item pos yang tidak menyentuh langsung pada kepentingan publik.

Kedua, sumber daya manusia. Secara formalitas, SDM berada di atas kebutuhan rata-rata. Baik dari kuantitas maupun secara mutu. Tidak terjadi kekurangan tenaga di puskesmas dan rumah sakit sejak awal tahun 2000.

Politicall will adalah alasan paling realistis. Komitmen pembaruan di bidang kesehatan masih di tataran rendah.

SKPD mengukur keberhasilan mereka dari angka-angka tadi. Farameter mereka sangat administratif. Seperti misalnya, angka gizi buruk disebut tidak lagi terjadi atau menurun drastis di Makassar sejak 2003.

Ini didasarkan pada laporan. Bukan pada temuan. Jadi kasus yang terselubung dan tidak teridentifikasi, tidak masuk dalam hitungan angka-angka itu.

Sehingga simpulan SKPD, Makassar bebas dari gizi buruk. Angka-angka ini baru kemudian terbantahkan setelah tragedi Aco tahun 2008 dan temuan belasan kasus busung lapar sepanjang lima tahun.
Itulah sebabnya aktivis sosial mendorong agar kampanye kesehatan tidak berkutak lagi pada wilayah angka-angka yang membuat fakta menjadi buram. Angka ini seringkali dikampanyekan seolah-olah masyarakat telah memenuhi kriteria sehat.
Tapi faktanya, diskriminasi masih berlangsung. Warga tidak mendapatkan kualitas kesehatan yang baik.

Wali Kota Danny Pomanto sepertinya menyadari ada kekeliruan dalam tradisi berpikir SKPD dari masa lalu. Masuknya ia, menggeser semua skema lama. Tidak boleh lagi mengukur keberhasilan dari angka-angka formalitas yang “menipu”.

Seperti misalnya, dari tahun ke tahun dilaporkan angka DBD menurun. Sementara, di masyarakat masih rentan mewabah setiap saat.

Nah, inilah yang dimaksud angka-angka yang “menipu”. Danny ingin, ukurannya tidak lagi sekadar angka, tapi kerja konkret.

Petugas kesehatan dituntut proaktif mengidentifikasi kasus sebanyak mungkin di lapangan. Memperbanyak riset. Tidak menunggu laporan dalam menemukan solusi jangka panjang. Tapi turun langsung melihat kondisi rill di lapangan.

Di situlah farameter keberhasilan. Cara berpikir demikian yang ditularkan Danny kepada petugas kesehatan.

Tujuannya agar kinerja mereka jelas. Tidak hanya sibuk memburu angka-angka yang bersifat fiksi. Sehingga angka-angka itu tidak lagi digembar-gemborkan sebagai ukuran keberhasilan.

Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, pondasi sektor kesehatan berdiri bertahap. Setidaknya, Danny sudah memulainya dengan cukup baik, yakni membangun cara pandang yang lebih konstruktif.

Terlihat jelas keberadaan petugas kesehatan kian nyata. Peran puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat juga lebih kuat.

Skema jemput bola juga dimanifestasi Danny dalam sebuah terobosan besar bernama “Home Care Dottorota”. Program ini berbasis pada kesehatan modern di mana pemerintah memfasilitasi pelayanan dari rumah ke rumah.

Modernisasi pelayanan “Home Care” telah menjangkau di 14 kecamatan. Ditargetkan dalam satu tahun ke depan, program ini akan menjangkau lebih jauh ke pelosok kota dengan standar yang lebih urgen.

Home Care hanya satu dari sekian terobosan bidang kesehatan. Muara dari program ini adalah membentuk petugas aparat yang berkualitas dan aktif. Tidak terpaku pada data-data yang bersifat formal administratif.

“Home Care Dottoro’ta merupakan skema pelayanan kesehatan yang dikembangkan di negara-negara maju. Di Indonesia saya pikir Makassar adalah pelopornya,” ujar Muhiddin Ali, pemerhati kesehatan masyarakat.

Alumnus pascasarjana Universitas Hasanuddin ini mengatakan, Home Care di tahun ketiga dan keempat bisa lebih prospektif lagi. Program ini dimungkinkan akan menjadi lebih efisien di masyarakat.

“Karena programnya jemput bola, dari pintu ke pintu. Bukan lagi masyarakat yang datang ke RS, tapi petugas kesehatan yang mendatangi pasien. Ini terobosan pelayanan kesehatan yang luar biasa. Kita harapkan ini bukan lagi program alternatif tapi jadi andalan di masyarakat Makassar,” papar Muhiddin.

Home Care juga telah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Program ini dipandang sebagai project terkini yang mendorong percepatan masyarakat dunia yang sehat.

Pemerintah RI bahkan menyebut, Home Care sebagai inspirasi yang merangsang daerah-daerah di Tanah Air untuk bercermin pada terobosan tersebut.

Alhasil, skema mutakhir ini menyabet penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI pada 2015. Makassar dinobatkan sebagai kota sehat di Indonesia.

Tapi kerja Danny belum usai. Tantangan masih membentang jauh. Untuk menuju masyarakat berperadaban dunia, ditunggu loncotan-loncatan besar selanjutnya. (khir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *