Minggu , 5 April 2020
Home / HEADLINE / Ayo, Siapa Abal-abal?

Ayo, Siapa Abal-abal?

MEDIA ribut soal “kue” APBD. Media daring (online) yang tak terverifikasi dituding sebagai biangnya.

Yang ribut bukan siapa-siapa. Tapi media-media dengan label “besar”.

Mereka protes. “Kue” APBD ikut mengalir ke media-media daring abal-abal.

Media “abal-abal” itu katanya ikut menyedot duit APBD. Mereka menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah dengan nilai kontrak yang relatif besar.

“Media besar” menyebut ada potensi pidana dalam kerja sama media abal-abal dengan instansi pemerintah. Potensinya di mana? Pada fee dan uang titipan.

Ini menyentak kita. Ternyata banyak media terlibat praktik gelap, dan media-media besar tahu itu.

Nah, pertanyaannya, “media besar” ini mau mengoreksi yang mana? Fee dan bagi-bagi uang titipan? Atau status verifikasi dari Dewan Pers?

Kalau soalnya adalah bagi-bagi uang titipan, maka itu naif. Kenapa? Karena ini tradisi yang tercium sejak lama.

Dan hampir tidak pernah ada yang bersuara. Semua bungkam. Termasuk “media besar”.

“Media besar” harus jujur. Bahwa mereka juga sudah lama mendiagnosa penyakit kronis ini di birokrasi. Mereka juga tahu muaranya di mana. Siapa dan ke mana titipan itu mengalir.

Lantas mengapa suara itu baru terdengar sekarang dari “media-media” besar? Harusnya “keributan” ini dimulai dari dulu.

Ini poin yang harus dijawab.

Jika tidak, asumsinya menjadi liar. “Media besar” yang tiba-tiba gaduh sendiri bisa saja dianggap tengah melempar konspirasi.

Tujuannya, untuk membunuh media-media daring yang dicap abal-abal tadi. Karena ada misi profit.

Yakni memonopoli kembali kerja sama dengan pemda. Seperti satu dekade lalu.

Ini analisis sederhana. Coba kita tarik benang merah ke belakang. Dulu, jauh sebelum surat kabar “punah”, media-media kapital mengontrol sebagian besar kerja sama pemda.

Media-media kecil hanya menerima serpihan dari APBD. Yang nilainya tak seberapa. Bahkan untuk menggaji wartawan pun tak cukup.

Setelah era digital, “media besar” kehilangan banyak pundi di APBD. Surat kabar tak lagi menjadi pemain tunggal di industri media.

Media daring “abal-abal” yang bermunculan ternyata lebih progresif. Mereka menggerus jatah media-media besar di APBD.

Terlepas dari pola negosiasi mereka, media abal-abal ini terbukti kompetitif. Bisa memotong dominasi “media besar”.

Ini ancaman besar. Maka dilemparlah konspirasi isu uang titipan dan syarat verifikasi Dewan Pers.

Harapannya, pemda akan menyaring kerja sama dengan media yang tak terverifikasi. Akhirnya jatah “kue” media abal-abal akan ditarik.

Dialihkan seluruhnya ke “media-media besar” yang bermodal verifikasi. Sederhana kan?

Mungkin konspirasi ini efektif membunuh sebagian besar media daring abal-abal. Tapi ada yang luput.

Media-media besar ini lupa sedang membuka aib sendiri. Mengajak media abal-abal berebut “kue”APBD menunjukkan media terverifikasi pun masih menyusu di APBD.

Kedua, perdebatan media kita ternyata masih di wilayah formal. Seharusnya kita sudah beranjak lebih subtantif. Yaitu kualitas.

Lantas, parameter kualitas media di mana? Verifikasi Dewan Pers? Tidak terlibat praktik uang titipan di pemda? Atau tidak menyusu di APBD?

Parameter ini komprehensif. Bukan sekadar berbekal verifikasi Dewan Pers.
Atau tidak menyusun di APBD.

Setelah terverifikasi, lalu disematkan label media profesional. Tidak sesederhana itu.

Verifikasi adalah wilayah administratif. Bukan wilayah subtantif. Verifikasi bukan parameter tunggal untuk mengukur profesionalitas media.

Media diukur dari kadar informasinya. Sejauh apa informasi itu mampu mengisi kekosongan di ruang-ruang publik. Lalu melahirkan trust.

Media besar itu mampu menangkap isu-isu di tengah publik. Lalu melemparnya menjadi sebuah berita akurat.

Di ujungnya, berita hadir untuk mengontrol cara berpikir masyarakat. Cara bertindak. Juga melahirkan gagasan-gagasan baru yang jadi pijakan.

Ini yang tidak ditemui di media Tanah Air. Mengapa? Karena semua sibuk dengan urusan administrasi.

Sibuk memburu kuantitas. Sibuk berebut rating teratas di Alexa. Mau berita apa saja, tidak penting.

Yang penting banyak. Soal dibaca atau tidak, urusan belakang.

Asal bisa melempar link berita ke mana-mana, itu cukup. Tak penting, link-link berita itu akhirnya hanya jadi sampah.

Begitulah spirit kita sekarang. Mengapa? Karena profit. Ada jalan pintas memburu profit tanpa harus mengejar mutu.

Dan setali tiga uang, birokrasi membuka ruang gelap itu. Jadilah birokrasi sebagai tempat “melacur”.

Inikah yang jadi tujuan? Jika ini, sungguh miris.

Ayo berkaca pada dunia. Di Eropa, Amerika media telah beranjak jauh.

Mereka telah menjadi lokomotif dunia. Mereka mampu mengontrol tatanan dunia dengan mutu.

Media Eropa berada di belakang pemusnahan etnis di Balkan, di era 90-an. Baru-baru ini Amerika-Iran kembali terlibat gesekan, juga tak lepas dari provokasi media berpengaruh di Eropa.

Dan tahukah kita, industri sepak bola Eropa itu berada dalam lingkaran pengaruh media. Ini semua karena mereka menghadirkan mutu sebuah isu.

Nah, seharusnya, media Indonesia juga telah ke fase ini. Hentikanlah berdebatan tadi. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *