Kamis , 22 Agustus 2019
Home / HEADLINE / Apkan Soal SK Mutasi “Warisan” Danny yang Dianulir: Langkah Kemendagri Sudah Tepat

Apkan Soal SK Mutasi “Warisan” Danny yang Dianulir: Langkah Kemendagri Sudah Tepat

MAKASSAR – Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Apkan) RI mengapresiasi Kemendagri yang membatalkan 40 SK mutasi yang diterbitkan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Apkan menilai pembatalan ini sudah tepat.

“Kita apresiasi Mendagri. Ini langkah tepat karena SK itu secara administratif memang cacat,” ungkap Ketua Apkan RI Dedy Setiady kepada Linksatu.com, Ahad (21/7/2019).

Dedy juga memuji respons Gubernur Sulsel dan Pj Wali Kota Makassar atas putusan pembatalan itu. Menurutnya, gubernur dan pj wali kota memberi respons yang profesional.

“Gubernur dan pj wali kota langsung mengambil langkah konkret menindaklanjuti putusan Kemendagri itu. Ini langkah cepat. Dan patut kita puji,” jelasnya.

Dedy menyebutkan, dari awal SK yang diterbitkan di akhir masa jabatam Danny Pomanto itu memang sudah sarat kontroversi. Mutasi kata dia, dilakukan secara tidak terukur.

“Sehingga ada kesan politis yang muncul. Mutasi-mutasi di akhir masa jabatan itu juga tidak lagi terukur, terutama karena banyaknya ASN yang ditempatkan tidak proporsional,” terang Dedy.

Dedy juga mengatakan langkah Kemendagri bisa menjadi pelajaran bagi wali kota ke depan.

“Ya agar ke depan kepala daerah itu tidak lagi asal main copot. Memang pada prinsipnya mutasi itu hak prerogatif wali kota tapi harus terukur. Harus berpegang pada prinsip proporsionalitas. Nda boleh seenaknya,” paparnya.

Perintah pembatalan SK mutasi berdasarkan surat Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI Nomor 019.3/3692/OTDA tanggal 12 Juli 2019, serta surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B-2237/KASN/7/2019 tanggal 10 Juli 2019.

Surat diterbitkan dengan perihal rekomendasi penataan pejabat atau jabatan ASN di lingkungan pemerintah Kota Makassar.

Ada 1.228 pejabat struktural di lingkup Pemkot Makassar yang mesti kembali ke posisi semula. Mereka adalah yang masuk daftar SK mutasi sejak 4 Juni 2018 hingga 8 Mei 2019.

Perpindahan dianggap melanggar peraturan pemerintah karena tanpa izin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sebelumnya mengungkapkan, mengungkapkan, Kemendagri memberi waktu Pemkot Makassar paling lambat 22 Juli 2019 untuk mengembalikan para pejabat yang dimutasi Danny.

Setelah itu akan disampaikan usul penggantian pejabat di lingkup Pemkot melalui Gubernur Sulsel. (khir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *