Rabu , 23 Oktober 2019
Home / HEADLINE / Cerita Danny Melawan Tradisi Jual Beli Jabatan, Fee Proyek Sampai Makelar

Cerita Danny Melawan Tradisi Jual Beli Jabatan, Fee Proyek Sampai Makelar

MAKASSAR – Jual beli jabatan, gonjang-ganjing fee proyek sampai pejabat yang diangkat karena utang politik, menjadi cerita lama di balaikota yang tak bisa disangkal. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bicara gamblang tentang bagaimana melawan tradisi ini.

“Selalu tidak mudah mengubah kebiasaan di birokrasi yang sudah mengakar. Jual beli jabatan, pungli di sekolah, fee proyek, setoran ke wali kota, semua itu ada. Di tahun pertama memerintah, tradisi ini yang berusaha saya pangkas,” terang Danny.

Ia mengatakan, jual beli jabatan sudah terjadi sejak lama. Sulitnya memotong kebiasaan ini kata Danny, karena dua hal. Pola pikir dan sistem yang tidak tepat.

“Anda lihat kan waktu saya mengubah pola perekrutan pejabat, luar biasa penentangan yang saya hadapi. Tapi saya kukuh ini harus diubah. Karena kalau tidak, kita akan terus-terusan mencetak pejabat bermental korup,” jelasnya.

Perekrutan pejabat selama ini tidak atas dasar kompetensi personal. Ada birokrat sebut Danny, yang punya kapasitas personal tapi tak diakomodir, karena jauh dari kekuasaan.

Sebaliknya tak sedikit yang bisa menikmati kursi empuk di jabatan eselon, hanya karena faktor interaksi emosional. Di sinilah Danny melihat ketimpangan itu. Sampai kemudian ia memunculkan gagasan untuk melakukan lelang jabatan.

“Awalnya saya juga sadar bahwa format lelang jabatan bukan iklim yang lazim di birokrasi. Banyak yang tidak siap. Tapi saya bilang ini taktik menutup terbukanya pintu-pintu nepotisme yang bertahun-tahun mengangkangi balaikota,” katanya.

Lelang jabatan kata dia, adalah metode satu-satunya untuk mencetak pejabat-pejabat kapabel, dan agar regenerasi birokrasi bisa berjalan sehat. Lewat cara ini, tidak ada lagi transaksi di bawah tangan.

“Untuk jadi lurah tak perlu dekat dengan wali kota atau kepala BKD. Atau bayar ini bayar itu. Tidak, untuk jadi camat tak perlu punya utang politik. Cukup satu, ikut lelang jabatan. Kalau Anda kapabel, Anda bisa jadi pejabat. Sederhana sekali,” timpal Danny.

Selanjutnya, pelawanan Danny berlanjut dengan memangkas kebiasaan para kepala SKPD menyetor “upeti” kepada wali kota.

“Bagitu saya masuk, saya bilang kepada pejabat, tolong jangan sekali-sekali bawa setoran ke ruangan saya. Sudahlah, tradisi itu sudah berakhir. Sekarang, Anda cukup setor satu ke saya. Apa itu?…kinerja. Itu saja,” paparnya.

Danny menyebut, ia tidak membutuhkan pejabat yang pandai mencari uang atau royal memberi setoran. Ukuran loyalitas menurut dia adalah kinerja.

“Saya katakan, Anda ini pejabat. Anda digaji dari uang rakyat. Nah, bekerjalah untuk rakyat, bukan sekadar untuk menyenangkan wali kota,” ketusnya.

Danny juga memotong tradisi malaadministrasi di dunia pendidikan. Di antaranya memangkas praktik pungli penerimaan siswa baru, dan menghapus setoran kepsek kepada kepala dinas yang sudah mengakar sejak lama.

Pungli di tahun ajaran baru disebut bisa meraup hingga ratusan juta rupiah. Tak heran, jika sekolah kerap menjadi sasaran para makelar dan juga calo-calo siswa baru.

“Ini keprihatinan saya waktu itu. Sama dengan di jabatan struktural, di posisi kepsek ini juga pengangkatannya tidak kompetensial. Itu masalah utamanya,” katanya.

Banyak kepsek yang diangkat dari hasil lobi-lobi di bawah tangan. Akibatnya, terjadi komersialisasi pendidikan.

Dan ini terjadi secara sistematis. Melibatkan dari hulu ke hilir. Hampir semua perangkat pendidikan terlibat dalam praktik koruptif ini.

Kata Danny, pungli di dunia pendidikan bisa diputus dengan membentuk karakter manusianya. Harus lahir kepsek-kepsek yang punya political will.

“Dan solusi saya untuk itu, ya lelang jabatan. Saya pikir, ini masalah SDM. Pungli terjadi di sekolah karena ada kepsek yang tidak kapabel. Sistem pengangkatan kepsek harus dirombak” jelas Danny.

Dari hasil lelang jabatan ini, terpilih kepsek yang punya kapasitas. Mereka inilah yang kata Danny, kemudian dibentuk agar anti terhadap pungli.

“Saya tekankah bahwa kalau hari ini saya temukan pungli, hari ini juga saya copot,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Danny juga menggandeng kejaksaan untuk mengawasi kinerja kepala sekolah. Konsekuensinya, segala bentuk penyimpangan keuangan di sekolah, akan langsung ditangani kejaksaan.

“Akhirnya kita bisa lihat, tidak ada lagi kepsek menyetor kepada kadis. Tidak ada lagi pungli. Kenapa bisa demikian? Karena sistem yang baik. Kedua, saya tanamkan political will pada semua pejabat. Saya katakan, Anda bekerja baik, Anda nikmati hasilnya. Anda melanggar, Anda tanggung risikonya,” tandasnya.

Jadi kata Danny, para pejabat ini bekerja di bawah sistem. Sistem yang mengendalikan mereka. Bukan di bawah tekanan.

Selain pendidikan, potensi korupsi terbesar di birokrasi ada pada SKPD yang bersentuhan dengan proyek infratruktur publik. Di dinas ini rawan terjadi lobi-lobi proyek, dari fee sampai keberadaan makelar.

Danny bercerita tentang bagaimana ia menghadapi perlawanan saat menutup pintu-pintu masuk bagi makelar, dan memangkas celah terjadinya lobi gratifikasi antara birokrasi dengan kontraktor.

“Sampai saya didemo waktu itu. Rumah jabatan digeruduk orang. Tapi saya bilang tidak, saya tetap akan melawan korupsi, apapun risikonya,” ketus Danny.

Akhirnya, penyakit korupsi yang sudah kronis itu bisa diamputasi Danny. Tidak ada lagi setoran proyek yang masuk ke wali kota seperti kebiasaan dulu.

Sepak terjang makelar berakhir dan lobi-lobi kepala SKPD dengan kontraktor juga bisa dihilangkan setelah dua tahun kepemimpinannya.

“Tak ada yang berani korupsi karena sistem kita akan mendeteksi itu. Kalau Anda korupsi saya yang akan langsung melaporkan ke kejaksaan atau KPK. Inilah bentuk pelayanan kita kepada masyarakat. Saya ingin terbentuk birokrasi yang profesional dan transparan,” kuncinya. (khir)

One comment

  1. Ayam betina mau bertelur memang begini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *