Proyek RSUD Sanana Di Bidik KPK Pasca Bupati Koltim Jadi Tersangka Korupsi
L
Link Satu
-
Aug, 10 2025
Proyek Pembangunan RSUD Sanana. Foto: Apompeng.

OPINI – Fakta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menetapkan Bupati Koltim jadi tersangka dalam kasus korupsi (suap) dengan sebelumnya membuat commitment fee 8% (delapan persen) senilai Rp 9 Miliar terhadap kontrak pekerjaan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C di Kolaka Timur dari (Dana Alokasi Khusus) Kementrian Kesehatan RI mencapai Rp 126,3 miliar dan mengetahui penarikan cek senilai Rp 1,6 miliar dari pihak PT PCP inisial (DK) untuk diserahkan kepada inisial (AGD) yang kemudian cek senilai Rp 1,6 miliar diserahkan ke staf Bupati Koltim inisial (YS) untuk diberikan kepada Bupati Koltim inisial (ABZ). (Selengkapnya baca detik.com 5 Fakta-fakta Bupati Koltim Tersangka KPK RI).

Kasus Kolaka Timur membuka pintu bidikan baru. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan telah mengawasi daerah-daerah penerima DAK Kemenkes untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

“Kami mengingatkan kepala daerah agar tidak memanfaatkan program nasional demi keuntungan pribadi,” tegas Asep dikutip dari Mediasultra.com.

Baca juga: Berikut Dokumen Penting Pembangunan RS Pratama Di Sula

Perlu diketahui pada Mei 2025, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan dan memulai pembangunan RSUD baru di Koltim, Sulawesi Tenggara (Sultra). Dan Juli 2025, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mulai peletakan batu pertama pada pembangunan RSUD Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Sekedar informasi, Proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur Rp175 miliar (Tipe C, kapasitas 50 TT) dan RSUD Sanana Rp159 miliar.

Untuk itu, peringatan kepada pihak yang memenangkan kontrak pekerjaan proyek pembangunan RSUD Sanana, dan pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula bahwa proyek ini buat kesehatan dan menyangkut nyawa masyarakat, untuk itu jangan sampai menjadi ladang korupsi.

Karena proyek RSUD yang ada di seluruh Indonesia yang dianggarkan dari DAK Kemenkes RI Tahun anggaran 2025 semua dalam bidikan KPK RI.

Oleh: Rifaldi Ciusnoyo (Alumni Unismuh Kendari)

© 2023 Linksatu | All rights reserverd.