SULA – Masa Aksi yang tergabung dari 3 Organisasi Marhaenis yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) dan Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Kepulauan Sula lakukan Aksi didepan Kantor Bawaslu Kepulauan Sula, Kamis (11/07/2024).

Fahri, salah satu masa aksi yang mempertanyakan gaji Panwaslu kelurahan desa (PKD) di 12 Kecamatan yang tak kunjung dicairkan oleh Bawaslu Kepulauan Sula.

“Kedatangan kami disini, selain mempertanyakan tindak lanjuti Bawaslu Sula tentang pemasangan baleho Bupati Fifian di Desa-desa, kami juga ingin menanyakan terkait keterlambatan pemberian gaji kepada semua PKD di 12 Kecamatan,” teriak Fahri.

Baca juga: Belasan Parpol Di Sula Belum Masukan Surat Pemberitahuan Kampanye Ke Polres Dan Bawaslu

Ia juga menyentil arahan-arahan dari Bawaslu Kepulauan Sula yang hanya meminta PKD bekerja namun Hak atau gajinya belum diberikan.

“Arahan pimpinan Bawaslu hanya mau Cepat PKD di 12 Kecamatan untuk input data walaupun di tepi jurang sekalipun akan tetapi kinerja Bawaslu mengalami keterlambatan dalam proses pencairan gaji PKD di 12 Kecamatan,” tegasnya.

Baca juga: Bawaslu Kepsul: Segera Laporkan Oknum ASN, Kades dan BPD Terlibat Politik, Pasti Ditindak

Terpisah, Husen Adam Sekretaris Bawaslu Kepulauan Sula mengatakan proses pemberian gaji atau honorium kepada PKD sudah disiapkan.

“Pemberian gaji kepada PKD itu tak serta merta, semuanya melalui mekanisme dan gajinya sudah kami siapkan untuk disalurkan kemudian pembayarananya non tunai,” singkatnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM