SULA – Kasus anggaran pengawasan dana desa (DD) senilai 1 miliar lebih pada APBD tahun 2022 yang ditangani Satreskrim Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara masih menunggu gelar perkara selanjutnya dengan Mabes Polri belum ada progres atau masih jalan ditempat.
Pasalnya Kasus yang menyeret nama Kepala Inspektorat Sula yakni Kamarudin Mahdi, sudah hampir 4 bulan lebih pasca gelar perkara di Dirkrimsus Polda Maluku Utara dan statusnya masih penyelidikan, padahal audit kerugian Kasus anggaran pengawasan dana desa (DD) senilai 1 miliar lebih pada APBD tahun 2022 sudah dikantongi oleh penyidik Polres Kepulauan Sula dan sudah dikembalikan.
Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muh. Hartanto, saat dikonfirmasi oleh linksatu menyampaikan, surat pengajuan gelar perkara Kasus anggaran pengawasan dana desa (DD) dengan Mabes Polri sudah dilayangkan.
“Perkara tersebut saat ini masih berproses dalam tahap Penyelidikan. Untuk tahap selanjutnya adalah gelar perkara dan surat pengajuan gelar perkara telah dilayangkan,” singkatnya, Rabu (10/09/2025).
Kemudian, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula, IPTU Rinaldi Anwar pun pernah membantah adanya isu hoax yang beredar di masyarakat terkait akan adanya penghentian Kasus yang menyeret nama Kepala Inspektorat Sula yakni Kamarudin Mahdi.
“Jadi kiranya jangan gampang termakan hoax atau isu yang beredar dari sumber tidak jelas,” katanya, Sabtu (14/06/2025).
Baca juga: Polres Sula Dalami Informasi Pungli Terkait Penanganan Kasus
Ia menjelaskan, Kasus anggaran pengawasan dana desa (DD) tinggal menunggu gelar dengan Bareskrim.
“Sampai saat ini kita telah melaksanakan gelar perkara di Polda, dan menunggu dari bareskrim untuk gelar bersama Polda dan Polres, jadi kasus tersebut belum di hentikan dan masih berlanjut,” bebernya.
Baca juga: Kapolda Didesak Evaluasi Kinerja Polres Sula Terkait Informasi Pungli Penanganan Kasus
Rinaldi juga bilang, akan lakukan Konfrensi pers kasus anggaran pengawasan DD, pasca gelar dengan Bareskrim.
“Status kasusnya masih dalam tahapan penyelidikan dan memang betul sudah ada pengembalian kerugian negara, untuk konfrensi pers nya nanti setelah gelar perkara bersama bareskrim,” ungkapnya.
Baca juga: Respon Cepat Hasil Seleksi PPPK, Komisi I DPRD Sula Buka Layanan Pengaduan
Sebelumnya, DPC GMNI Kepulauan Sula yang kerap lakukan aksi dan mengawal berbagai kasus tipikor menilai Kapolda Maluku Utara takut tetapkan Kepala Inspektorat Sula Kamarudin Mahdi sebagai Tersangka dalam kasus anggaran pengawasan DD.
“Kalau penyidik betul-betul berniat untuk menangani kasus anggaran pengawasan DD, pastinya sudah ada tersangkanya dan kasus ini tak akan mengendap dimeja Satreskrim Polres Sula, jadi perlu kami tegaskan bahwa, Kapolda Maluku Utara takut tetapkan Kamarudin Mahdi sebagai tersangka,” kata Ketua DPC GMNI Sula Rifki Leko, Sabtu (03/05/2025).
Baca juga: Perkara Korupsi BTT: Kajati Malut Ditantang Buktikan Kata “Tanggung Jawab”
Ia menilai, ada skenario konspirasi kejahatan yang mainkan oleh oknum-oknum penyidik yang menangani kasus anggaran pengawasan dana desa (DD).
“Jujur, kasus ini sangat meresahkan publik dan warga pun mosi tidak percaya pada Polres Kepulauan Sula, jadi kami menilai ada konspirasi kejahatan secara masiv yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum penyidik hanya untuk melindungi Kamarudin Mahdi sehingga kasusnya lama digelar padahal beberapa saksi sudah diperiksa serta audit kerugian negaranya sudah lama dikantongi,” tutupnya.
Sekedar informasi terkait penanganan Kasus anggaran pengawasan DD senilai 1,1 miliar sebelumnya dari Mantan Kapolres Sula yakni AKBP Cahyo Widyatmoko, kemudian beberapa orang telah diperiksa, seperti Kamarudin Mahdi, Plt. Kepala Inspektorat, mantan inspektur Ibu Neovita, mantan Inspektur Machful Sasmito, Plt. Inspektur Hi. Kamaludin Sangaji serta beberapa Irban di Inspektorat Pemda Kabupaten Sula.
Pewarta: Setiawan Umamit
Redaktur: TIM
